Dampak Kurangnya Peran Perempuan di Bidang Politik dan Pemerintahan

Dampak dari lemahnya peran perempuan di bidang politik dan pemerintahan menyebabkan beberapa ketertinggalan perempuan antaralain:

·         Menurut data PBB,dari sepertiga penduduk dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan, sekitar 70% dari mereka adalah perempuan.

·         Demikian juga di Indonesia, dari jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2010 yang mencapai 32,53 juta jiwa (14,15%), 70% dari mereka adalah perempuan.
Bahkan ketidakpedulian negara dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat guna mengentaskan perempuan dari kubangan kemiskinan ikut berandil.Tak mengherankan jika Human Development Report (HDR) menunjukkan bahwa pembangunan gender di Indonesia amat rendah,yaitu di peringkat ke-90 di dunia.

·         Di bidang pendidikan,sebanyak 11,56% perempuan belum mengenyam pendidikan, sedangkan lakilaki yang belum mengenyam pendidikan hanya 5,43%. Angka buta aksara perempuan sebesar 12,28%, sedangkan laki-laki 5,84%.

·         Kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat tajam, dari 25.522 kasus (2007) menjadi 54.425 kasus (2008) dan dari data tahun 2009–2010, jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai 143.586 kasus.Angka ini meningkat sebesar 263% dibandingkan tahun sebelumnya.Dari jumlah kasus tersebut,sebagian besar (82%) merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).Angka kejahatan trafficking juga masih tinggi. Setiap tahun lebih dari 100.000 anak dan perempuan diperdagangkan dan dilacurkan. [1]

·         Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai salah satu indikator kualitas kesehatan perempuan saat ini masih sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia atau Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2010 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menunjukkan bahwa penurunan AKI yang merupakan salah satu target dalam MDGs masih belum tercapai. Untuk mencapai AKI sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 sesuai target MDGs, masih diperlukan upaya keras untuk pencapaiannya.[2]

·         Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. TPAK adalah rasio antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. TPAK pada tahun 2009 sebesar 68,86%. Kondisi memprihatinkan juga terjadi pada perempuan yang menjadi TKI di luar negeri. Data Bank Dunia menunjukkan, sekitar 80% dari TKI adalah tenaga kerja wanita (TKW), dan 95% di antaranya bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga atau profesi lain yang sejenis.[3]

---

[1] http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/345036/

[2] http://www.marzukialie.com/?show=tulisan&id=38

[3] http://www.marzukialie.com/?show=tulisan&id=38